Banyak Proyek Anti-Banjir Jakarta Mentok di Lahan, Kok Bisa?

Diinformasikan dari CNBC Indonesia - Kelanjutan program pembangunan prasarana pengaturan banjir Jakarta dan sekitarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sentra. Tapi proyek-proyek itu terhambat pada pembebasan lahan. Hal ini membikin sederet proyek anti-banjir itu macet.

Pertama, yakni proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari agenda pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, tetapi realisasinya baru mencapai 16,19 Km.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menerangkan bahwa mandeknya proyek ini karena terkendala pembebasan lahan.

Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan sekarang pelaksanaan konstruksinya belum hingga 50%.

Secara detail, profesi lahiriah Bendungan Ciawi ketika ini menempuh 44%, meski Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun cara kerja pembebasan lahan, sekarang Bendungan Ciawi mencapai 92,12% dan Sukamahi 90,31%.

Inspirasi pembangunan dua bendungan ini hakekatnya sudah ada tahun 2005. Rencana itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020, meski sempat ditargetkan selesai pada 2019.

Dua bendungan ini ditargetkan dapat mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diinginkan dapat mereduksi aliran jadi cuma 30% dari sempurna aliran air ke Jakarta.

Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Proyek ini diawali pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tapi belum tuntas sebab terkendala pembebasan lahan.

Soal pembebasan lahan, telah ada upaya percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung telah diajukan koreksi penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Kawasan Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Kekuatan Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.

Masyarakat setempat sudah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.

Masalah pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Ia menyebut, masyarakat punya beragam alasan menolak pembebasan lahan.

Karena, banyak dari mereka yang telah telanjur nyaman tinggal di tempatnya beralamat selama ini. Ada kesulitan membangun ekosistem baru pada lahan baru.

Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Pembatasan ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.

Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dijalankan value engineering kepada perencanaan hal yang demikian dan langsung ditindaklanjuti dengan profesi jasmaniah konstruksinya.

Adapun proyek bendungan ini, ia belum memberikan bocoran secara komplit. Pengendalian jelas ketika ini pihaknya masih mengerjakan kajian.

Source :
cnnindonesia.com
cnbcindonesia.com
https://www.adipranaindovesco.com/about-2/